Ketua dan Anggota PPK, PPS, KPPS, Datangi KPU Aru Pertanyakan Upah Bulan Januari 2021 Yang Tidak Dibayar

Ketua dan Anggota PPK, PPS, KPPS, Datangi KPU Aru Pertanyakan Upah Bulan Januari 2021 Yang Tidak Dibayar

DOBO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru di bawah pimpinan Mustafa Darakay diduga tidak punya niat untuk membayar upah bulan januari 2021 berdasarkan Kontrak yang di tandatangani oleh penyelenggara PPK, PPS, dan KPPS dari 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru sehingga ketiga penyelenggara dari tingkat Kecamatan hingga ke Desa sepakat untuk mendatangi KPU Aru sekaligus meminta pertanggung jawaban KPU Kabupaten Kepulauan Aru atas upah honor bulan januari 2021 yang tidak dibayar pada Kamis (15/01/2021), namun kantor KPU Kabupaten Kepulauan Aru tutup tidak ada aktifitas.

Berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020, ditentukan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS ungkap Fidel Angwarmasse SH MH saat di hubungi Jurnalis Indonesia Satu melalui no WhatsAapnya;0822-3030-5xxx

Dikatakan, untuk PPK masa kerja tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021, sementara untuk PPS, masa kerja tanggal 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-138/MK.02/2020, Tanggal 28 Februari 2020, perihal usulan standar biaya honorarium badan ad hoc pemilihan tahun 2020, besaran honor untuk PPK dan PPS adalah sebagai berikut :
1. PPK
Ketua: Rp 2.500.000 setiap orang/bulan
Anggota: Rp 2.200.000 setiap orang/bulan
Sekretaris: Rp 1.850.000 setiap orang/bulan
Pelaksana/staf administrasi dan teknis : Rp 1.300.000 setiap orang/bulan

2. PPS
Ketua : Rp 1.500.000 / orang / bulan
Anggota : Rp 1.300.00 / orang/bulan
Sekretaris: Rp 1.150.000 / orang / bulan
Staf/pelaksana : Rp 1.050.000 / orang/bulan

Besaran honor setiap penyelenggara pemilu ad hoc tersebut, disesuaikan juga dengan kemampuan tiap-tiap daerah penyelenggara pilkada.

Pembayaran honor dilakukan berdasarkan masa kerja bulan berdasarkan apa yang dikerjakan, sehingga misalnya masa kerja PPK terhitung 15 Juni 2020 s/d 31 Januari 2021 maka honor yang harus dibayarkan kepada PPK atau yang diterima PPK, terhitung hingga Januari 2021, bukan Desember 2020 ungkap Angwarmasse. (Jus.S)

Justus M Salele

Justus M Salele

Previous Article

Angwarmasse: Polisi Diminta Serius Dalam...

Next Article

Pengusaha Jasa Angkutan Pelabuhan Dobo Tolak...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 29

Postingan Tahun ini: 1624

Registered: Sep 22, 2020

Update

Update verified

Postingan Bulan ini: 22

Postingan Tahun ini: 2604

Registered: Jul 9, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 1693

Registered: Feb 19, 2021

AfrizalKhoto.

AfrizalKhoto.

Postingan Bulan ini: 10

Postingan Tahun ini: 451

Registered: Jan 24, 2021

Profle

Herman Djide verified

Tingkatkan Kompetensi TIK Guru, Kepsek SD 13 Siloro  Herwan Syam Gelar Pelatihan
Korban Tewas di Tempat, Usai Terhempas Terotoar Jalan
Terpapar Covid-19 dan Viral Dipukuli,  Akhirnya Salamat Sianipar Meninggal Dunia di RSUD Adam Malik
Nama Oknum Anggota DPRD Kerinci Mencuat Dipusaran Gundulnya Hutan TNKS

Follow Us

Recommended Posts

Presiden Jokowi: PPKM Level IV Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021
Pertamina Targetkan Pemasangan PLTS Berkapasitas 500 MW di Beberapa Wilayah
Raih Emas, Greysia-Apriyani Ukir Sejarah di Olimpiade Tokyo 2020
BPK Indikasikan Kerugian Negaran Milyaran Rupiah, Penghargaan Best CEO Dirut PT Pupuk Indonesia Disorot Anggota DPR RI
Tony Rosyid: Vaksinasi Jadi Syarat Aktivitas Di DKI?